Inovasi Dalam “Akses Universal” Telekomunikasi (Catatan Topik 2.2)

Tren dan Isu

Dengan teknologi yang bergerak menuju konvergensi fixed-mobile, penyediaan layanan minimum (selain teleponi) dan akses publik terhadap perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi kewajiban dalam aturan layanan universal. Catatan ini membahas peran sektor publik (pemerintah) yang berubah dan berkembang baru-baru ini dalam menyediakan akses yang terjangkau terhadap infrastruktur, peralatan, dan layanan TIK, termasuk meningkatnya penggunaan “akses universal“/dana layanan universal.

Mengubah Peran Sektor Publik

Keterlibatan publik di sektor telekomunikasi berevolusi secara nonlinear (Gómez-Barroso dan Feijo 2010). Tahap monopoli awal setelah Perang Dunia 2 digantikan oleh serangkaian krisis pada tahun 1970-an karena layanan telekomunikasi dianggap sebagai “urusan publik” yang menuntut keterlibatan pemerintah yang lebih intensif. Pada tahun 1980-an, sektor publik mulai memberi jalan kepada swasta, yang dianggap lebih siap untuk memberikan nilai dan efisiensi.

Peran sektor publik saat ini dalam telekomunikasi dapat digambarkan sebagai mempromosikan masyarakat informasi. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan enabler akses universal terhadap telekomunikasi, dan sektor publik muncul sebagai peserta aktif di sektor ini. Di negara maju dan berkembang, lembaga publik dianggap sebagai mitra dalam pendanaan infrastruktur di daerah di mana insentif untuk investasi swasta tidak mencukupi. Mereka juga dianggap sebagai mitra berdasarkan peran mereka dalam mendorong permintaan telekomunikasi. Di negara-negara berkembang, pemerintah daerah dan mitra pembangunan internasional secara aktif memfasilitasi akses terhadap TIK di semua tingkat (infrastruktur, peralatan, dan layanan).

Menyediakan metode inovatif untuk akses TIK di pedesaan (pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagai mata pencarian utama) adalah domain pemerintah dan administrasi daerah setempat. Kemitraan dan dukungan publik yang efektif mampu mengatasi hambatan pada lapisan akses yang berbeda. Sampai saat ini, sektor publik tidak dianggap sebagai investor di bidang telekomunikasi, namun seiring dengan meningkatnya tekanan krisis keuangan internasional, pemerintah memandang TIK sebagai investasi fiskal relatif terhadap opsi stimulus publik lainnya. Investasi di jaringan broadband dan next-generation terbukti bekerja sebagai cara yang ampuh untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagai balok pembangun dalam pemulihan ekonomi jangka panjang (Qiang 2010).

Memperluas Mandat Akses Universal/Dana Layanan Universal

Fasilitator utama untuk meningkatkan akses terhadap TIK di daerah pedesaan adalah akses universal/dana layanan universal (UA:Universal Access/USF:Universal Service Funds) yang dibentuk pada 1990-an. Dana ini awalnya menawarkan kesempatan untuk pendanaan dan akses ke solusi TIK di wilayah yang kurang terlayani (Hudson 2010). Diperuntukkan bagi peningkatan penetrasi layanan telepon darat, sekarang dana tersebut mendukung pengembangan jaringan seluler dan layanan Internet di kebanyakan negara. Tujuan UA / USF dapat berada pada tahap pengembangan dan kematangan yang sangat berbeda. Hudson (2010) mengulas pelajaran penting terkait pengelolaan UA / USF, kapasitas profesional, ukuran dana, dan mandat yang diperluas. Stern, Townsend, dan Stephens (2006) merekomendasikan penggunaan UA / USF yang dipercepat, disederhanakan, dan beragam. UNCTAD (2010) membahas secara rinci tantangan dan peluang untuk membiayai TIK di daerah pedesaan di negara-negara berkembang melalui UA / USF.

Di beberapa negara, seperti Ghana dan Mongolia, dana dikucurkan untuk membantu penyediaan akses masyarakat pedesaan dan fasilitas Internet. Meskipun perluasan jaringan seluler telah mengurangi urgensi akses publik terhadap voice telephony (telepon darat biasa), argumen tentang ketimpangan gender dan persepsi tentang kewajiban sosial masih menyuarakan tuntutan atas penyediaan akses publik (Burrell 2010). Dalam mengalokasikan dana UA/USF ke layanan selain telepon suara, pemerintah di beberapa menentukan kriteria tambahan seperti kehadiran fasilitas akses publik terdekat (telecenter, perpustakaan, kafe internet, dan sebagainya).

Karena teknologi hemat biaya untuk memberikan akses pedesaan terhadap TIK terus berkembang, sangat penting bahwa UA/USF tidak membatasi lingkup teknologinya dan menjaga tingkat netralitas teknologi. Dianjurkan untuk persyaratan tender UA/USFs harus menentukan cakupan, bandwidth, kualitas layanan, harga target, dan sebagainya – namun bukan teknologinya. Daerah pedesaan dimana tingkat profitabilitas layanan telekomunikasinya rendah bisa membatasi ketertarikan secara komersial perusahaan telekomunikasi. Akibatnya, retribusi UA/USF dapat berisiko menjadi pajak langsung untuk operator, dan diperlukan pendekatan strategis untuk memberikan layanan TIK dan “membuka kunci” potensi UA/USF (khususnya di Afrika) (UNCTAD 2010).

Dukungan Publik untuk Perangkat dengan Biaya Rendah

Tidak seperti dukungan publik untuk penyediaan infrastruktur, dukungan publik untuk penyediaan perangkat berbiaya rendah telah mendapat banyak kritik. Contoh yang paling menonjol adalah keterlibatan pemerintah dalam proyek Satu Laptop per Anak (One Laptop per Child) (Burke 2006; Hollow 2009; Kleine dan Unwin 2009). Namun upaya pemerintah untuk menyediakan perangkat berbiaya rendah tetap ada dan berkembang (kotak 2.9).

KOTAK 2.9: India Mencontohkan Evolusi dalam Ketentuan Umum Perangkat dengan Biaya Rendah

Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia India mengumumkan bahwa pemerintah akan terus mendukung pengembangan perangkat berbiaya rendah dengan kemampuan komputasi dan komunikasi. Biaya perangkat tablet, yang biasa disebut “Sakshat” (“di depan mata Anda”), saat ini mencapai US $ 35, namun diproyeksikan akan turun menjadi US $ 10 melalui kerjasama penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dengan produsen swasta. Pemerintah berkomitmen untuk pertama memberikan teknologi kepada 110 juta anak sekolah. Program India dengan jelas menunjukkan bagaimana lingkup inisiatif publik yang menyediakan akses terhadap perangkat berbiaya rendah telah berkembang, sebagian besar sebagai hasil pendekatan komprehensif proyek Satu Laptop per Anak.

Inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk pengembangan perangkat berteknologi rendah mencakup partisipasi aktif mitra pengembangan teknologi (misalnya, Institut Teknologi India Rajasthan) serta pengembangan dan investasi lebih lanjut di lapisan komunikasi selain alat itu sendiri. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia India secara bersamaan menangani masalah keterjangkauan perangkat/perangkat keras dan pembuatan konten dengan memastikan bahwa konten elektronik untuk perangkat dibuat di bawah Program Nasional Teknologi Pembelajaran yang Disempurnakan.

Sumber: Berdasarkan “India to Unveil £ 7 Laptop,” The Guardian, 2 Februari 2009 (https://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/02/india-computer-cheapest, diakses Juli 2011); “India Unveils World’s Cheapest Laptop,” The Guardian, 23 Juli 2010 (https://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/23/india-unveils-cheapest-laptop, diakses Juli 2011); ” Low Cost access-Cum-Computing Device Unveiled by Shri Kapil Sibal,” The Hindu, 23 Juli 2010 (http://www.thehindu.com/news/resources/article529944.ece, diakses Juli 2011).

CONTOH/STUDI KASUS Berbagi Infrastruktur Pasif di Nigeria

“Berbagi infrastruktur pasif” adalah pembagian infrastruktur, peralatan, dan layanan non-elektronik di stasiun basis jaringan bergerak, termasuk ruang area, bangunan, menara, tiang, dan antena; catu daya, baterai cadangan, dan generator; keamanan; dan perawatan. Pembagian infrastruktur pasif dibedakan dari “pembagian infrastruktur aktif,” yang dapat melibatkan penggunaan infrastruktur elektronik bersama-sama, seperti komponen jaringan (misalnya, switch simpul akses), peralatan transmisi radio, dan sistem perangkat lunak jaringan inti (Ghosh, Aggarwal, dan Marwaha 2009). Meskipun berbagi infrastruktur aktif dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan operator jaringan mobile, berbagi infrastruktur pasif telah ditetapkan sebagai strategi perluasan jaringan seluler yang andal, terutama untuk area pedesaan yang mahal karena membutuhkan biaya transmisi dan daya yang tinggi.

Nigeria telah dinobatkan sebagai salah satu pasar telekomunikasi dengan potensi pertumbuhan yang paling menjanjikan. Meski begitu, National Communications Commission telah mengidentifikasi beberapa hal yang merugikan, termasuk di antaranya pasokan listrik masyarakat yang buruk, keamanan yang buruk, dan biaya operasional yang tinggi (Onuzuruike 2009). Temuan Gupta dan Sullivan (2010) listrik dan keamanan yang tidak dapat diandalkan menjadi tantangan utama untuk mengoperasikan jaringan bergerak. Tantangan ini jauh lebih menonjol di Nigeria dibandingkan dengan negara-negara Afrika Barat lainnya yang memiliki akses yang lebih dapat diandalkan ke jaringan listrik (seperti Ghana, Kamerun, dan Pantai Gading). Gupta dan Sullivan (2010) menghitung bahwa biaya bahan bakar untuk generator, termasuk minimal 20 persen bahan bakar yang hilang akibat pencurian, berjumlah 60-90 persen dari biaya untuk menjalankan stasiun jaringan di Nigeria. Biaya base station di Nigeria bertambah menjadi US $ 200.000-250.000, 3,5 kali lebih tinggi daripada di India (US $ 60.000-70.000). Beberapa keterbatasan ini akhirnya bisa diatasi melalui berbagi infrastruktur pasif.

Helios Towers Nigeria (http://www.heliostowers.com/homepage) secara signifikan mengurangi dampak dari isu-isu tersebut. Pada tahun 2005 Helios Towers menjadi perusahaan menara seluler independen pertama di Afrika, yang memungkinkan operator jaringan nirkabel berbagi infrastruktur. Organisasi ini membeli infrastruktur non-elektronik di lokasi sel penyedia telekomunikasi, seperti menara dan pasokan listrik, atau mengembangkan infrastruktur baru yang tidak ada. Perusahaan telekomunikasi menyewakan ruang di menara dan mengakses elemen infrastruktur komunikasi lainnya, membagikannya dengan provider/operator lainnya.

Helios Towers memperkirakan bahwa klien yang melakukan co-location pada salah satu menara mereka dapat menghemat lebih dari US $ 200.000 untuk belanja modal dan sampai 20 persen dalam pengeluaran operasional. Helios Towers juga menyediakan kekuatan, keamanan dan akses sepanjang waktu (tempat penampungan biasanya terkena vandalisme), serta layanan lainnya seperti pemasangan dan perawatan bagi operator nirkabel. Menurut website nya, skala yang besar dan situsnya yang banyak memungkinkan perusahaan menawarkan jaminan uptime 99,9 persen untuk pengguna jasa, dibandingkan dengan rata-rata industri sebesar 70 persen. Operator jaringan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan dan dapat meneruskan pengurangan biaya terkait ke mereka.

Skala ekonomi Helios Towers dan perusahaan seperti itu memungkinkan mereka untuk menyediakan akses di daerah di mana tidak akan menguntungkan secara finansial untuk perusahaan lain, seperti operator jaringan, untuk melakukannya. Akses bertambah di daerah pedesaan, misalnya, atau daerah di mana pasokan listrik tadinya buruk.

Situs pertama Helios Tower diluncurkan pada bulan Juni 2006, dan sejak saat itu perusahaan telah memperluas lebih dari 1.000 situs empat operator di enam zona geopolitik Nigeria. Melalui fasilitas Helios Tower, MTN Nigeria dapat menyediakan layanan di 223 kota dan kota kecil, lebih dari 10.000 desa dan komunitas, dan semakin banyak jalan raya di seluruh negeri. Pada bulan Agustus 2004, MTN memiliki cakupan di 36 negara bagian dan ibukota federal Abuja, sinyal MTN mencapai 80,9 persen dari total populasi Nigeria, yang tinggal di 58,33 persen daratannya.

Demikian pula, melalui Helios Towers, Zain Nigeria (pesaing terbesar MTN Nigeria) saat ini mencakup lebih dari 1.500 kota dan 14.000 komunitas di enam wilayah geopolitik. Zain adalah operator telekomunikasi pertama yang melayani semua zona (informasi liputan dipublikasikan secara online (http://www.ng.zain.com/System/AboutUs/tabid/59/Default.aspx) oleh Zain Nigeria, sebelum diakuisisi oleh Bharti Airtel). Tumpang tindih yang cukup besar dalam cakupan yang ditawarkan oleh operator jaringan ini dan lainnya memberikan keuntungan yang signifikan bagi pengguna akhir: Persaingan yang dihasilkan menurunkan tarif dan meningkatkan pilihan bagi pengguna.

Pada tahun 2010, Bharti Airtel dari India menyelesaikan akuisisi Grup Zain dalam kesepakatan senilai US $ 10,7 miliar (Pan 2010), yang mencakup kepemilikan aset Zain di Afrika (operasi jaringan di Burkina Faso, Chad, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Gabon, Kenya, Ghana, Malawi, Madagaskar, Niger, Nigeria, Tanzania, Sierra Leone, Zambia, dan Uganda). Di negara-negara ini, operasi Zain saat ini dikenal sebagai Bharti Airtel. Bagian ini menyimpan referensi ke Zain Nigeria.

National Communications Commission mendukung model bisnis baru ini dan mengembangkan kerangka peraturan untuk kolaborator potensial. Kerangka kerja ini menyarankan bagaimana berbagi infrastruktur untuk mempromosikan persaingan yang sehat dan pembagian infrastruktur di antara para pemegang lisensi telekomunikasi. Hal ini secara efektif memungkinkan organisasi seperti Helios Towers beroperasi dengan dukungan negara dan memberi operator jaringan insentif yang kuat untuk menyelaraskan diri dengan sekutu yang begitu kuat.

Model bisnis yang dikembangkan perusahaan manajemen menara seperti Helios Towers telah membantu menghapus permasalahan yang dihadapi oleh operator dalam mengoperasikan dan mengelola infrastruktur nirkabel. Seperti catatan Onuzuruike (2009), perusahaan manajemen menara biasanya menikmati pendapatan berulang dan terukur jangka panjang dengan eskalasi tahunan yang mengalami kontraksi. Mereka juga mendapatkan keuntungan dari tingkat gejolak yang rendah dan biaya operasional dan modal yang juga rendah. Oleh karena itu, mereka dapat memastikan perlakuan adil terhadap pendatang baru sambil memuaskan para incumbent (dengan membeli infrastruktur mereka dan mengizinkan operator melakukan outsourcing dengan biaya lebih rendah), sekaligus memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada pengguna akhir.

Helios Towers bergantung pada operator nirkabel yang membeli layanannya. Perusahaan dapat menawarkan dasar kemitraan yang membuat proposisi mereka sangat menarik bagi klien korporasi: pembagian infrastruktur menurunkan risiko yang ditunjukkan oleh investasi dalam perluasan dan peningkatan jaringan. Perusahaan melawan kenaikan harga sewa situs dengan berbagi biaya di antara para mitra; pemilik situs, sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan untuk penyediaan di daerah tertinggal, telah meningkatkan harga sewa mereka, dan pembatasan pemerintah daerah terhadap pembangunan menara baru karena alasan bahaya kesehatan dan lingkungan meningkatkan daya tarik berbagi infrastruktur pasif.

Untuk mempertahankan banyak mitranya (selain MTN dan Zain, mereka menyertakan EMT, Starcomms, Reliance Telecoms, dan Visafone) dan memberikan layanan nasional yang komprehensif, Helios menawarkan layanan kepada berbagai operator nirkabel: Operator GSM, CDMA, dan WiMAX yang memanfaatkan 2G , 3G, dan platform teknologi 4G. Juga siap membangun menara baru bilaman tidak ada, bahkan bila tidak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek dan menengah, memperbaiki jaringannya dan tetap menjadi pemasok dominan. Akibatnya, operator dapat memperluas ke pasar pedesaan dan daerah tertinggal lainnya sambil tetap menanggung biaya – dan, yang terpenting, tarif – yang rendah.

CONTOH/STUDI KASUS Model Pembagian Infrastruktur Oligopolistik Turki

Pasar telekomunikasi seluler Turki didominasi oleh Turkcell, Vodafone Turkey, dan Avea (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Turk Telekom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Turki). Setelah sebuah kesepakatan yang diumumkan oleh Turkcell dan Turk Telekom pada bulan Agustus 2009, kedua perusahaan (dan Vodafone, pada tingkat yang lebih rendah) telah membuat langkah untuk mengurangi biaya memperkenalkan teknologi broadband bergerak 3G di Turki melalui pembagian infrastruktur pasif. Mereka telah menandatangani kontrak dengan Huawei, ZTE, dan Ericsson untuk tujuan ini.

Perkembangan infrastruktur yang sangat menarik ini melibatkan persaingan dari kedua sisi kemitraan. Tidak seperti di Nigeria, di mana Helios Towers menikmati hubungan yang tak tertandingi dengan Zain dan MTN, di sini para manajer infrastruktur harus berjuang untuk mempertahankan hubungan baik dengan klien mereka. Lansekap kompetitif ini mencerminkan model bisnis yang dipromosikan oleh kerangka regulasi Turki.

Sektor TIK Turki tertinggal dari mitra Eropa di beberapa daerah, dengan jumlah saluran telepon tetap (fixed-line) menurun (27,3 persen dari populasi pada tahun 2000, dibandingkan dengan 24,6 persen pada tahun 2007) dan penetrasi pasar Internet yang lambat (2,2 persen pada tahun 2000 menjadi 6,3 persen di 2007) namun pertumbuhan pesat dalam langganan mobile (meningkat dari 23,9 persen penetrasi pada tahun 2000 menjadi 83,9 persen pada tahun 2007) (Rossotto et al., 2010: 229-30). Profil sektor ini mencerminkan populasi muda Turki: 92,9 persen berusia di bawah 64 tahun (Rossotto et al 2010: 230). Demografi ini menunjukkan potensi broadband nirkabel yang besar di Turki, itulah sebabnya pemain internasional seperti Vodafone, Huawei, dan Ericsson sangat antusias untuk berinvestasi di negara ini dan bersaing di antara mereka untuk mendominasi pasar. Karena kontrak baru-baru ini saja dipertukarkan (2009), masih sulit untuk mengevaluasi dampak teknologi atau model bisnis kompetitif yang dihasilkannya (“Ericsson to Build 3G Network for Turkcell,” Ericsson, 11 Maret, 2009 (http://www.ericsson.com/news/1296824, diakses Juli 2011).

Regulasi reformasi industri telekomunikasi Turki telah menjadi perhatian. Rossotto dkk. (2010) melaporkan bahwa regulator berusaha untuk mempromosikan sektor pasar yang kompetitif sepenuhnya melalui rencana yang dimodelkan secara longgar di seputar kerangka kerja Uni Eropa. Meskipun Turk Telekom (diprivatisasi pada tahun 2005) mendominasi industri telekomunikasi dengan pangsa pasar 93 persen, dominasi ini menjadi tantangan yang paling meyakinkan dalam komunikasi bergerak. Turkcell dan Vodafone menikmati pangsa pasar yang lebih besar di sub-sektor ini, berkat upaya regulasi yang dilakukan untuk memastikan persaingan yang sehat.

Terlepas dari upaya untuk mempromosikan persaingan ini, analisis pangsa pasar menunjukkan bahwa pasar bergerak menuju struktur oligopoli dalam hal persaingan antara operator jaringan bergerak dan juga di antara manajer infrastruktur seperti Ericsson. Pergeseran ini tercermin dari model penyedia infrastruktur infrastruktur yang sangat kompetitif, yang memungkinkan pendatang lebih banyak masuk ke pasar (seperti ZTE). Model bisnis dengan harga kompetitif juga memungkinkan pelanggan untuk menerima layanan dengan harga lebih rendah: Ericsson, Huawei, dan ZTE harus merampingkan keuntungan mereka untuk menawarkan penghematan biaya kepada MNO (untuk mendapatkan pangsa pasar), dan Turkcell, Vodafone, dan Telekom Turk harus menyampaikan sebagian besar penghematan ini kepada pelanggan (sekali lagi untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar).

Meskipun struktur kemitraan yang berkembang di Turki kurang ramah daripada di Nigeria, namun struktur kemitraan ini adalah kunci untuk penerapan teknologi 3G. Kesepakatan antara Turkcell dan Telekom Turk untuk bersama-sama mengurangi biaya infrastruktur sangat penting untuk menghindari awal yang salah dalam membawa 3G ke Turki (Rossotto et al., 2010).

Kompetisi di antara pemain kunci dalam industri penyediaan infrastruktur memastikan cakupan menyeluruh dari berbagai rute dan teknologi ke dalam mobile broadband: Converged Package Gateway milik Ericsson, misalnya, cocok untuk operator “yang menyediakan layanan broadband LTE berperforma tinggi, operator CDMA yang beralih ke LTE, dan operator yang ingin memberikan mobilitas antara jaringan akses LTE, 3GPP dan ‘non-3GPP’ seperti LAN nirkabel atau Wimax” (Lihat http://www.ericsson.com/ourportfolio/telecom-operators, diakses Juli 2011). ZTE dan Huawei menyediakan layanan yang kira-kira sama.

CONTOH/STUDI KASUS Pengalaman Dabba dengan Layanan Nirkabel Tanpa Lisensi di Afrika Selatan

Salah satu kendala untuk memperluas teknologi nirkabel adalah penggunaan layanan nirkabel tanpa izin. Masalah utama yang terkait dengan layanan nirkabel multi-point tanpa izin adalah gangguan yang timbul dari pengoperasian jaringan nirkabel lainnya di suatu wilayah. Gangguan sering menyebabkan layanan nirkabel tanpa izin memiliki tingkat kesalahan dan interupsi yang jauh lebih tinggi daripada jaringan nirkabel, jaringan kabel atau jaringan berlisensi lainnya yang setara (misalnya telepon tembaga, kabel koaksial, dan jaringan seluler). Untuk alasan ini, layanan multi-point tanpa izin sering tumbuh perlahan dan kehilangan pelanggan; Operator mungkin harus memikirkan kembali model bisnis mereka.

Masalah interferensi telah menghasilkan sejumlah tanggapan. Respon secara organisasi adalah membentuk organisasi yang meng-koordinasi spektrum sukarela, sepenuhnya independen terhadap pemerintah, untuk mengkoordinasikan tindakan operator jaringan nirkabel tanpa izin dan meminimalkan gangguan melalui pemeliharaan database frekuensi dan sumber operator. Kerjasama dengan badan koordinasi sukarela ditegakkan melalui peer pressure oleh operator yang kooperatif pada operator yang tidak kooperatif.

BANC (Bay Area Network Coordination), badan koordinasi sukarela pertama, didirikan pada tahun 2003 oleh NextWeb, Etheric Networks, GateSpeed ​​dan beberapa perusahaan lainnya. BANC terdiri dari sebagian besar operator di Bay Area, California dan menggunakan peer pressure untuk membuat operator yang tidak kooperatif menyesuaikan diri. BANC kemudian ditempatkan di Los Angeles. Terlepas dari usaha mereka, beberapa anggota BANC beralih ke operasi berlisensi karena tingginya biaya interupsi, dan kegagalan sistem.

Respon teknologi terhadap gangguan adalah mengembangkan teknologi jaringan adaptif dan mesh. Jaringan adaptif meningkatkan kinerja dengan mengembangkan protokol interferensi dan deteksi kesalahan dinamis dan konfigurasi ulang. Jaringan Mesh mengoptimalkan kualitas melalui rute dan jalur yang memungkinkan untuk pengiriman layanan kepada pelanggan. Namun tetap, tidak ada teknologi yang mampu memberikan layanan loop lokal berkecepatan tinggi, rendah latency, berkelas bisnis, dan handal (https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_local_loop).

Sebagai mitra layanan The Village Telco di Afrika Selatan, perusahaan Dabba dan Shuttleworth Foundation di Orange Farm Settlement menyediakan akses telepon dan seluler melalui router nirkabel VoIP. Didirikan oleh Rael Lissous pada tahun 2004, Dabba memprogram ulang router Wi-Fi sebagai base station dan menggunakan firmwareopen source untuk membuat komponen jaringan telekomunikasi. Menindak-lanjuti keluhan kepada Otoritas Komunikasi Independen Afrika Selatan oleh operator incumbent Telkom bahwa Dabba telah mengganggu penyediaan layanan berlisensi, peralatan Dabba disita pada bulan Februari 2009. Dabba kembali bekerja dengan mitra bisnis baru, Cisco, pakar jaringan dan komunikasi internasional.

Dabba adalah contoh inovasi untuk menghindari tingginya biaya yang biasanya terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi ke daerah pedesaan dan yang belum terlayani. Wi-Fi memungkinkan akses ke area yang luas dengan biaya rendah, karena hotspot dengan amplifier dapat menjangkau jarak hingga 8 kilometer, memungkinkan Dabba untuk melayani seluruh kota dengan biaya minimal. Di kota yang padat penduduk, cara ini memberikan formula kemenangan untuk menyediakan telekomunikasi bagi sejumlah besar orang dan memberikan biaya rendah kepada pengguna akhir.

Dabba menawarkan panggilan gratis ke jaringan lokal dan kartu pay-as-you-go bagi pengguna yang ingin melakukan panggilan jarak jauh (menghindari biaya berlangganan).

Awalnya, Dabba mengeksploitasi kebebasan regulasi baru yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi pada Agustus 2008, yang memutuskan bahwa siapa pun yang memiliki lisensi Value Added Network Services (VAN) (yang dimiliki Dabba) berhak untuk “menyediakan” dan bersaing di pasar yang tadinya oligopolistik (Esselaar et al., 2010). Pasar tumbuh dari empat pemain menjadi berpotensi ratusan dalam waktu singkat. Dabba mengambil kebebasan relatif ini di luar batas peraturannya, dan ditemukan menggunakan pita Wi-Fi ISM (industrial, scientific, and medical), yang isinya tidak dilisensikan, dan menggunakan peralatan yang tidak disetujui (“ICASA defends Wi-Fi equipment confiscation in South Africa,” Balancing Act, Issue 443, February 27, 2009 (https://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-443/internet/icasadefends-wifi-e/en), accessed June 2011).

Penggunaan tanpa izin semacam itu mungkin berasal dari model bisnis Dabba, dengan kebutuhan yang terus mendesak untuk mengurangi biaya operasional. Dabba menambahkan nilai bagi konsumen dengan menawarkan tarif yang paling murah (panggilan lokal gratis, panggilan jarak jauh pay-as-you-go, tanpa harus berlangganan). Layanan murah mengkompensasi kualitas layanan yang rendah yang terkadang diberikan oleh teknologi Dabba. Meskipun model ini memungkinkan Dabba untuk tumbuh dengan cepat di daerah percontohannya, namun di mana pelanggan tidak banyak membayar, tekanan yang dihasilkan sangat besar untuk beroperasi dengan biaya yang efektif.

Tekanan ini telah mereda melalui kemitraan baru Dabba dengan Cisco. Cisco telah menyediakan peralatan dan dukungan baru dan telah menyediakan 100.000 rand untuk memulai program entrepreneur TIK, yang memungkinkan Dabba untuk memperluas ke dua kota baru (“Low-cost phone and voice operator bounces back with entrepreneur support from Cisco,” Balancing Act, Issue 451, April 23, 2009 (https://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-451/top-story/low-cost-phone-and-v/en, accessed June 2011). Dabba juga mendapat dukungan tambahan dari Shuttleworth Foundation, yang menanggung semua pekerjaan mereka. Dabba sekarang dapat mengejar model bisnis aslinya sambil tetap lebih teguh dalam kerangka peraturan Afrika Selatan.

Peralatan Ubiquiti yang digunakan sejak keterlibatan Cisco ringan dan tidak mahal. Alat ini menggunakan daya matahari dan kemasan baterai yang dihubungkan oleh braket anti pencurian buatan lokal untuk mengurangi biaya lebih jauh. Setup ini, dikombinasi dengan penggunaan jaringan Wi-Fi dan jaringan nirkabel, membuat Dabba cocok untuk menyediakan cakupan bagi kelompok kecil dan lokal, dan di kota-kota kecil, di mana proyek terpusat tidak dapat menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar pengguna. Dabba telah memperbarui operasinya akhir-akhir ini, namun dampaknya tidak jelas.

CONTOH/STUDI KASUS Pusat Informasi Komunitas Bhutan Beradaptasi dengan Konteks Geografis dan Konsumen

Departemen Teknologi Informasi Bhutan (DIT) telah membentuk serangkaian pusat informasi masyarakat (community information center/CIC) untuk menyediakan layanan TIK berkelanjutan yang layak secara komersial di daerah pedesaan. DIT menyediakan semua peralatan untuk menawarkan layanan CIC, dan masyarakat setempat menyediakan individu yang dipekerjakan untuk mempromosikan dan merawat layanan tersebut. Layanan yang tersedia di CIC mencakup pelatihan komputer dasar dan lanjutan, permainan berbasis non-Internet, reproduksi digital, Internet, fasilitas telepon, informasi dan formulir pemerintah, laminasi dan pemindaian.

Sejalan dengan rencana lima tahun pemerintah yang kesembilan, CIC merupakan upaya terbaru untuk menyediakan pedesaan Bhutan (lebih dari 79 persen populasi) dengan beberapa konektivitas telekomunikasi. Daerah pegunungan Bhutan yang berhutan (hutan mengisi hampir tiga perempat luas daratannya)[1] telah membuat koneksi internet dan telepon kabel sangat mahal bagi operator dan pengguna akhir. CIC mengurangi biaya bagi pengguna akhir, yang hanya membayar permintaan hanya untuk layanan yang dibutuhkan, dan akses publik melalui CIC membuat penyediaan layanan lebih menarik dengan memperluas basis pelanggan. Individu yang tidak pernah memiliki koneksi pribadi mereka sendiri ke jaringan telekomunikasi mungkin terbukti menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi CIC, terutama bila individu tersebut dipertimbangkan secara agregat (satu desa rata-rata 43 rumah tangga).[2]

Inisiatif CIC masih dalam tahap awal; keputusan untuk beralih dari fasilitas milik pemerintah ke pusat komersial yang dikelola secara lokal dibuat pada akhir tahun 2008. Survei baseline Microsoft menunjukkan bahwa ketika akses ke telekomunikasi tersedia, “penduduknya mahir menggunakan perangkat dan penggunaannya terserap.. “[3] Mereka juga menyarankan bahwa penduduk Bhutan yang relatif muda merupakan indikasi dampak potensial sektor telekomunikasi.

Faktor kunci yang memungkinkan pengembangan CIC adalah bahwa mereka tidak hanya menerima dukungan pemerintah yang kuat namun pada kenyataannya pemerintah dipimpin dan terorganisasi dan dampaknya juga mengatur diri sendiri. Selama manajer lokal menghasilkan keuntungan dan menawarkan layanan yang rinci berdasarkan pedoman pemerintah, mereka bebas mengoperasikan CIC sesuai keinginan mereka. Menjalankan CIC dengan demikian menjadi menarik bagi pengusaha lokal.

Model bisnis otonomi lokal yang didukung pemerintah sangat penting bagi keberhasilan CIC. Beberapa desa sangat terpencil (dalam kasus yang ekstrim, beberapa hari berjalan kaki dari jalan terdekat) sehingga hanya penduduk setempat yang dapat memahami kondisi pasar.[4] Dibandingkan dengan standar internasional, media nasional Bhutan (terutama surat kabar) lemah, dan pengguna layanan pedesaan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada manajer bisnis lokal. Namun, intervensi sentral diperlukan untuk mensubsidi biaya tinggi untuk mengakses beberapa daerah pedesaan, yang mana sangat penting jika telekomunikasi ingin menjangkau masyarakat luas. Kemitraan antara masyarakat, pemain lokal dan pemerintah menghasilkan keseimbangan yang baik.

Pemerintah Bhutan berencana untuk menyediakan jaringan hub-and-spoke, yang memungkinkannya mengatasi kesulitan yang terkait dengan penempatan infrastruktur di daerah pegunungan dan terpencil. Jaringan ini ditujukan untuk menyediakan jaringan koneksi broadband melalui kabel serat optik dari ibu kota dan keluar ke 20 distrik (dzongkhag) dan kelompok desa (gewog). Sambungan dari kabupaten ke kelompok desa dan ke desa akan disediakan oleh teknologi nirkabel seperti GSM. “Jari-jari” ini mengarah ke CIC.[5]

PELAJARAN YANG DIDAPAT

Faktor enabler dan pelajaran seputar peraturan, model bisnis, kemitraan, dan infrastruktur untuk inisiatif di Nigeria, Turki, Afrika Selatan, dan Bhutan dirangkum dalam tabel 2.2 dan 2.3.

[1] Tobgyl (n.d.:3).
[2] Tobgyl (n.d.:4).
[3] Bhutan Department of Information Technology, ” Microsoft Unlimited Potential Baseline Survey on Socio-economic Demographics and Information Needs,” (http://www.dit.gov.bt/content/microsoft-cic, diakses Juli 2011.
[4] Tobgyl (n.d.:4).
[5] Ministry of Information and Communications (Bhutan), “Vision for Information Society” (http://www.moic.gov.bt/pdf/Vision%20for%20information%20Society.pdf, diakses Juli 2011), p. 10.

Referensi dan Bacaan Lebih Lanjut

• Burke, W. M. 2006. “Information Technology for Developing Countries: One Laptop Per Child.” Perspectives on Global Issues 1(1). http://www.perspectivesonglobalissues.com/0101/OneLaptop.html, diakses Agustus 2011.
• Burrell, J. 2010. “Evaluating Shared Access: Social Equality and the Circulation of Mobile Phones in Rural Uganda.” Journal of Computer-Mediated Communication 15:230–50.
• Esselaar, S., A. Gillwald, M. Moyo, and K. Naidoo. 2010. “South African ICT Sector Performance Review 2009/2010.” Towards Evidence-based ICT Policy and Regulation: Volume 2, Policy Paper 6. Cape Town: Research ICT Africa.
• Gómez-Barroso, J. L., and C. Feijóo. 2010. “A Conceptual Framework for Public-Private Interplay in the Telecommunications Sector.” Telecommunications Policy 34(9):487 95.
• Ghosh, A., V. Aggarwal, and N. Marwaha. 2009. “Telecom Infrastructure Industry in India.” ICRA Rating Feature, March. ICRA, https://www.icra.in/Files/Articles/2009-March-TelecomInfra.pdf, diakses Juli 2011.
• Gupta, D., and J. Sullivan. 2010. “Bharti Airtel Limited Africa: More Challenges than Reflected; Comprehensive Feedback.” JP Morgan: Asia Pacific Equity Research, https://mm.jpmorgan.com/stp/t/c.do?i=16238-5&u=a_p*d_481495.pdf*h_21ovi1ej%0D%0A, diakses Juli 2011.
• Hollow, M. 2009. “Initial Reflections on the Ethiopia XO 5000 Programme.” Royal Holloway University of London, http://www.gg.rhul.ac.uk/ict4d/workingpapers/HollowXO5000.pdf, diakses Juli 2011.
• Hudson, H. E. 2010. “Defining Universal Service Funds: Are They Accelerators or Anachronisms?” interMedia 38(1):16–21.
• Kleine, D., and T. Unwin. 2009. “Technological Revolution, Evolution, and New Dependencies: What’s New about ict4d?” Third World Quarterly 30(5):1045–67.
• Onuzuruike, E. 2009. Telecom Infrastructure Sharing as a Strategy for Cost Optimization and Revenue Generation: A Case Study of MTN Nigeria/Zain Nigeria Collocation. Master’s thesis, Blekinge Institute of Technology.
• Pan, H. 2010. Telecom Mergers & Acquisitions Monthly Newsletter. Information Gatekeepers Inc, June.
• Qiang, C. Z.-W. 2010. “Broadband Infrastructure Investment in Stimulus Packages: Relevance for Developing Countries.” info 12(2):41–56.
• Rossotto, C. M., T. Kelly, N. Halewood, and Victor Mulas (eds.). 2010. Strategic Options for Broadband Development. Global Information and Communication Technology (GICT), Ministry of Communication and Information Technology (MoCT), Arab Republic of Egypt, National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA). Pp. 121–47. Washington, DC. Processed.
• Stern, P., D. Townsend, and R. Stephens. 2006. Telecommunications universal access programs in Latin America: Lessons from the past and recommendations for a new generation of universal access programs for the 21st century. Draft paper prepared for the Forum of Latin American Telecommunications Regulators (Regulatel), the World Bank (including the Public Private Infrastructure Facility (PPIAF) and the Global Program on Output Based Aid (GPOBA), and the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
• Tobgyl, T. C. n.d. “Case Study: Bhutan: Wireless IP based Rural Access Pilot Project.” ITU, http://www.itu.int/osg/spu/ni/futuremobile/technology/bhutancase.pdf, diakses Juli 2011.
• UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2010. “Financing Mechanisms for Information and Communication Technologies for Development.” UNCTAD Current Studies on Science, Technology and Innovation. Geneva.